Membumikan Islam di Indonesia

Spirit Islam telah menggelora di tanah bumi Ibu Pertiwi ini sejak dahulu. Kala nusantara belum disatukan dalam nama “Indonesia”, beberapa kerajaan telah menjadikan Islam sebagai dasar pemerintahannya. Hingga pada masa perjuangan merebut kemerdekaan pun, ajaran Islam turut memberikan pengaruh yang besar. Nilai Islam yang antidiskriminasi, menjiwai para pahlawan dalam menumpas penjajah yang zalim. 

Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, juga tak lepas dari nuansa keislaman. Pembacaan teks Proklamasi yang bertepatan dengan hari Jumat, 9 Ramadan 1364 H, dilakukan Bung Karno setelah mengunjungi sejumlah ulama, antara lain, KH Syekh Musa, KH Abdul Mukti, dan KH Hasyim Asyari. Dengan dukungan ulama, Bung Karno pun merasa mantap dan tak takut atas ancaman dan serbuan tentara sekutu pasca Proklamasi.[1]

 

Tidak berhenti pada perjuangan menggapai kemerdekaan, kontribusi pendiri bangsa yang berkeyakinan dan berpandangan Islam, juga tampak dalam penyusunan dasar negara. Taruhlah misalnya KH Wahid Hasyim, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Kasman Singodimejo, Drs Mohammad Hatta, dan Mohammad Teuku Hasan. Merekalah yang turut merumuskan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.[2]

Uraian singkat di atas membuktikan bahwa sejak dahulu, Islam telah menjadi spirit perjuangan bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai Islam telah mengobarkan semangat para pahlawan dalam mewujudkan kemerdekaan. Sampai akhirnya, Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin, juga mengilhami para pendiri bangsa dalam merancang tata negara yang mengayomi semua anak bangsa yang plural.

Islam Indonesia Kini

Menurut data The Pew Forum on Religion & Public Life pada tahun 2010, Indonesia adalah negara dengan populasi muslim tertinggi. Presentase muslim di Indonesia bahkan mencapai 12,7% dari populasi dunia. Dari 205 juta penduduk Indonesia, sedikitnya 88,1% beragama Islam.[3] Namun, populasi itu belakangan mengalami penurunan menjadi 85%. Hal itu dituturkan Ketua Yayasan Rumah Peneleh Aji Dedi Mulawarman dalam diskusi dengan topik Refleksi Perjalanan Politik Kaum Muslimin di Indonesia, pada 9 Januari 2016, di Jakarta.[4]

Menurunnya populasi muslim Indonesia menunjukkan bahwa pasca kemerdekaan, spirit Islam malah meredup. Modal besar berupa solidaritas keagamaan Islam, ternyata kesulitan menemukan konteks penerapannya dewasa ini. Karena itu, nilai Islam pun menjadi gamang dan tak difungsikan dengan baik untuk mamajukan bangsa dan negara. Jika dahulu, melawan penjajahan menjadi alasan bahu-membahu, kini, umat Islam Indonesia seakan lupa menjaga dan memanfaatkan modal sosialnya itu.

Bukti kendornya peran umat Islam Indonesia dalam pembangunan negara, terpampang jelas di berbagai sektor kehidupan. Tiliklah misalnya pada sektor pendidikan, ekonomi, hingga sosial-budaya. Bangsa Indonesia masih terkesan mengekor pada perkembangan bangsa lain, kalau tidak mau disebut tertinggal. Jelas, ini adalah deviasi dari kenyataan sejarah, sebab umat Islam pernah berjaya dan menjadi pionir dalam memajukan peradaban di masa lalu.

Terpuruknya bangsa Indonesia, tak pelak, turut merusak citra Islam sebagai agama mayoritas di negeri ini. Sulit disangkal, bahwa modal keislaman rupanya masih sekadar simbolisasi, tanpa benar-benar menyentuh dan menyelesaikan masalah dalam realistas kehidupan masyarakat. Yang terjadi, warga muslim nusantara sedikit demi sedikit, mulai kehilangan roh keislamannya dalam konteks kehidupan bernegara.

Jika ditilik lebih dalam, setidaknya ada lima cara keberagamaan yang masih mewarnai masyarakat Islam kontemporer, termasuk di Indonesia, yaitu: masih terjebak dalam eksklusivisme dan fundamentalisme, lebih mengutamakan ritualitas dan kesalehan individu ketimbang bakti sosial, penafsiran teks kitab suci Alquran yang dogmatis dan tak mampu menjawab realitas sosial kekinian, politisasi islam, serta adanya sikap phobia terhadap modernisasi dan peradaban lain.[5] Pola pikir semacam inilah yang mambuat umat Islam semakin tertinggal.

Islam dan Negara

Persaudaraan umat Islam, memang tak tersekat oleh batas territorial negara. Penganut agama Islam di belahan dunia manapun, tetap dipersaudarakan oleh kesamaan akidah. Namun demikian, fragmentasi umat Islam dalam batas-batas kenergaraan, adalah hal yang tak bisa dihindari. Ini bukan berarti melencengkan agama dari nilai universalnya, tetapi lebih pada kepentingan mewujudkan nilai-nilai islam secara kontektual.

Implementasi nilai-nilai keislaman, memang mau tak mau, harus memerhatikan karekteristik sebuah negara. Negara bangsa yang lahir dari sejarah yang panjang, jelas memiliki keunikan tersendiri. Karena keadaan ini pulalah, nilai-nilai Islam perlu dikontekskan secara berbeda-beda. Ringkasnya, kepribadian negara dan spirit keislaman adalah dua elemen yang harus dipadupadankan dengan baik.

Dalam kehidupan bernegara, bangsa Indonesia yang mayoritas muslim, jelas perlu mengawinkan antara jiwa keislaman dan jiwa keindonesiaan. Wujudnya adalah muslim-nasionalis, yaitu perpaduan spirit keagamaan dan cinta negara dalam diri anak bangsa. Hanya dengan cara itu, nilai-nilai Islam akan terwujud secara optimal dalam kehidupan bernegara, tentu dengan menjaga ciri keindonesiaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Prasyarat utama dalam mewujudkan harmoni antara Islam dan nagara Indonesia adalah penerimaan terhadap Pancasila sebagai dasar bernegara. Setiap anak bangsa dengan latar belakang yang berbeda-beda, harus memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara konsekuen. Apalagi, Pancasila sebagai hasil musyawarah para pendiri bangsa, telah mengandung nilai kemanusiaan-universal yang ampuh menjembatani ragam kepentingan. 

Demi harmonisasi kepentingan agama dan negara, maka nilai-nilai Islam dan Pancasila, sudah tak perlu dipertentangkan lagi dengan alasan bahwa Pancasila tak aspiratif terhadap Islam. Jika masyarakat mengetahui dan memahami sejarah menjelang proklamasi, serta pencoretan tujuh kata dari Piagam Jakarta, maka ketidakharmonisan antara negara yang berdasar Pancasila dan agama Islam, seharusnya tidak perlu terjadi.[6]

Kini, mendudukkan agama dan negara pada posisi yang saling menguatkan, merupakan jalan terbaik. Sejarah banyak mencatat bahwa agama dan negara adalah dua entitas yang saling memberi legitimasi, utamanya pada pemerintahan kerajaan di nusantara dahulu. Bahkan pasca kemerdekaan, sikap akomodatif semacam itu, ditunjukkan oleh Nahdatul Ulama dalam musyawarah nasional alim ulama di Situbondo tahun 1983, yang memutuskan untuk menjadikan Pancasila sebagai asas dan Islam sebagai akidah organisasi.[7]

Kiranya, kita perlu kembali merenungi pesan dalam kitab suci Alquran Surah An-Nisa ayat 59 yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu…” Ayat ini mengisyaratkan bahwa meskipun terdapat hirarki ketaatan bagi seorang muslim –mendahulukan Allah dan Rasul-Nya, tapi selama kekuasaan negara tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka taat kepada pemimpin negara, juga merupakan sebuah kewajiban.

Muslim Nasionalis

Dua identitas personal berupa penganut agama Islam dan bangsa Indonesia, perlu dipadupadankan secara baik. Umat Islam Indonesia harus menjadi muslim nasionalis yang proaktif dalam membangun negara dengan berlandaskan pada nilai-nilai keislaman. Keyakinan agama yang berada di ranah kejiwaan yang metafisik, harus menjadi spirit dalam membangun negara di ranah fisik-materi. 

Persoalan pertama yang harus dituntaskan dalam upaya memadukan keimanan Islam dan nasionalisme adalah pola pikir dikotomi yang masih mempertentangkan ranah keagamaan dan kenegaraan. Dalam hal ini, paham sekularisme yang mendewakan aspek duniawi, harus diberantas. Namun pada sisi lain, paradigma ekstrim keagamaan yang memandang kehidupan dunia sebagai “kutukan” yang hina, juga mesti dihilangkan.

Pola pikir yang memandang kehidupan duniawi (hablumminannas) tak lebih penting daripada menunaikan ritus keagamaan (hablumminallah), jelas berpengaruh terhadap kontribusi umat Islam dalam membangun negara. Anggapan bahwa kehidupan negara yang duniawi adalah ilusi-fana-hina, bisa membuat kaum muslim mengabaikan tanggung jawabnya kepada negara. Ringkasnya, pola pikir semacam ini, sama halnya dengan pola pikir sekularisme yang bersifat dikotomi, namun lebih mementingkan urusan ukhrawi.

Paradigma yang memisahkan iman agama dari cinta negara, jelas bertentangan dengan kenyataan bahwa Islam senantiasa menuntut penganutnya untuk memberi sumbangsih positif bagi kehidupan manusia. Dalam Islam, pengertian ibadah tidak hanya dalam bentuk lahiriah, tetapi mencakup semua aktivitas kehidupan manusia yang memuat motovasi untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan.[8] Ini berarti bahwa perilaku manusia, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam serta bertujuan untuk mendapat rida Allah SWT, terhitung sebagai ibadah.

Akhirnya, peningkatan peran umat Islam Indonesia dalam pembangunan negara, mempersyarakat pola pikir yang monolitik, yang menganggap bakti kepada negara juga merupakan perintah keislaman. Umat Islam harus mendudukkan negara sebagai ladang untuk mengais rida Allah SWT untuk bekal di hari kemudian, bukan malah menghindar dari kenyataan duniawi tersebut.

Menyandingkan nilai-nilai keislaman dengan rasa cinta terhadap tanah air, sudah merupakan keharusan bagi seorang muslim. Negara yang madani, akan berdampak positif dalam penunaian ibadah kepada Allah SWT dalam arti yang seluas-luasnya, begitupun sebaliknya. Selain itu, negara yang aman dan makmur, juga akan menghindarkan anak bangsa dari kesyirikan akibat himpitan kehidupan dunia. Dalam Alquran Surah Ibrahim ayat 35, Allah SWT berfirman: “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa, ‘Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini (Mekkah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala’.”

Modernitas Islam

Keterpurukan bangsa Indonesia di berbagai sektor kehidupan, tentu menjadi sebuah ironi. Islam sebagai agama yang membuka diri terhadap modernitas, harusnya mampu mendorong bangsa Indonesia untuk lebih maju. Nilai Islam yang abadi sepenjang zaman, mestinya jadi modal besar dalam membangun negara. Terlebih, islam adalah ajaran agama yang komprehensif, yang mengandung nilai-nilai sebagai pedoman untuk seluruh aspek kehidupan manusia. 

Tak bisa disangkal bahwa kitab suci Alquran sebagai pedoman umat islam, merupakan lumbung ilmu yang tak ada habis-habisnya. Jawaban atas segala macam persoalan hidup, baik untuk soal duniawi maupun ukhrawi, dapat ditemukan penduannya dalam Alquran. Sebagaimana dibuktikan oleh hasil penelitian mutakhir, ajaran Islam yang berdasar pada Alquran dan sunnah Rasulullah, tak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Hal ini menegaskan bahwa Islam adalah agama yang modern.

Demi menjaga keberiringan Islam dengan modernitas, maka sudah saatnya Alquran dan sunnah Rasulullah didudukkan pada posisinya yang azali, yaitu sebagai pedoman hidup sepanjang waktu. Modernisasi yang seiring waktu, bukanlah kenyataan yang harus dihindari dalam Islam, tetapi harus dihadapi dengan cara yang islami. Perubahan perihal fisik-materi keduniaan, kesemuanya, harus berpedoman pada ajaran Islam dan diabdikan hanya pada Allah SWT. 

Modernitas nilai-nilai Islam dalam Alquran dan Hadis adalah mukjizat yang harus dijaga. Karena itu, dibutuhkan sebuah kelapangan untuk senantiasa mendialogkan antara realitas kehidupan dengan petunjuk-petunjuk keislaman. Kitabullah dan sunnah Rasululah, tak boleh diperlakukan secara dogmatis. Tetapi sebaliknya, pedoman hidup tersebut harus diperlakukan secara fleksibel, sebab dengan begitulah, Islam akan hidup sepanjang masa.

Paham Islam yang modernis adalah jalan keluar untuk mengatasi ketertinggalan umat Islam akibat tafsir Alquran dan Hadis yang terlalu skriptualis dan dogmatis. Kebutuhan ini sejalan dengan paradigma neo-modernisme dalam Islam. Paham ini tampil dengan menonjolkan pentingnya ijtihad yang kontemporer, yang mampu berakselerasi dengan perkembangan zaman. Sebuah ijtihad yang membuka ruang bagi rasionalitas, kebebasan, dan kontekstualisasi.[9]

Akhirnya, perlu dicatat bahwa menyinergikan Islam dengan modernitas, bukanlah sebuah upaya untuk mendudukan agama di posisi subordinat dari kepentingan duniawi, melainkan sebuah upaya untuk mengkaji dan menerapkan nilai-nilai Islam secara kontekstual. Mewujudkan modernitas Islam, juga bukan berarti memelintir syariat Islam untuk kepentingan duniawi semata, tetapi sebuah upaya untuk menghidupkan Islam, seiring dengan perkembangan zaman. 

Menyongsong Kejayaan

Tantangan terbesar dalam mengoptimalkan peran umat Islam Indonesia dalam pembangunan negara adalah adanya anggapan yang mempertentangkan antara agama, negara, dan modernisasi. Agama Islam hanya digaungkan untuk kepentingan ukhrawi semata, tetapi acap kali mengabaikan kepentingan duniawi. Imbasnya, bangsa Indonesia pun terpuruk dalam persaingan global. 

Agenda utama yang harus dilakukan dalam mewujudkan kejayaan umat Islam Indonesia adalah mengubah paradigma anak bangsa dalam memandang hubungan Islam, nasionalisme, dan modernitas. Agenda pencerahan tersebut meliputi: Pertama, memahamkan bahwa perdebatan soal dasar bernegara berupa Pancasila dan UUD Tahun 1945, telah usai. Melalui jalan musyawarah, para pendahulu bangsa telah mendudukkan Indonesia sebagai negara berketuhanan, tanpa ada sebuah agama negara; Kedua, memahamkan bahwa cinta tanah air sejalan dengan nilai-nilai Islam; Ketiga, memahamkan bahwa Islam merupakan agama yang modern, dalam artian nilai-nilainya dapat menjadi pedoman hidup sepanjang waktu, seiring dengan perkembangan zaman; Ketiga, memahamkan bahwa dengan spirit Islam dan nasionalisme, muslim di Indoneisa, harus proaktif dalam membangun bangsa dan negara. 

Akhirnya, spirit agama, nasionalisme, dan modernitas, adalah tiga eleman yang tak terpisahkan. Keyakinan agama adalah ikatan spiritual, nasionalisme adalah ikatan kenegaraan-kebangsaan, sedangkan modernitas adalah ikatan zaman. Ketiganya niscaya menjadi bagian dari pribadi umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia yang mayoritas muslim, sudah sepatutnya memadupadankan ketiganya dalam upaya membangun bangsa dan negara.

---

[1] Fananie Anwar, 2009, Politik Islam: Politik Kasih Sayang, Masmedia Buana Pustaka: Sidoarjo, hlm. 2.

[2] Ibid., hlm. 3.

[3] Republika.co.id, Inilah 10 Negara dengan Populasi Muslim Terbesar di Dunia, http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/05/27/noywh5-inilah-10-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia, diakses pada 17 Februari 2017. pukul 13.35 Wita

[4] Republika.co.id, 'Persentase Umat Islam di Indonesia Jadi 85 Persen', http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/09/o0ow4v334-persentase-umat-islam-di-indonesia-jadi-85-persen, diakses pada 17 Februari 2017, pukul 14.05 Wita

[5] Subhan Setowara & Soimin, 2013, Agama dan Politik Moral, Intrans Publishing: Malang, hlm. 32-33.

[6] Fananie Anwar, Op.cit., hlm. 117-118.

[7] Ibnu Mujib & Yance Z. Rumaharu, 2010, Paradigma Transformatif Masyarakat Dialog: Membangun Fondasi Dialog Agama-agama Berbasis Ideologi Humanis, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hlm. 43-44.

[8] Ridwan Lubis, 2015, Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial, Kencana: Jakarta, hlm. 100.

[9] Syarif Hidayatullah, 2010, Islam “Isme-isme”: Aliran dan Paham Islam di Indonesia, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hlm. 44.